Beranda Berita Terkini Aktivis LSM Nasional Angkat Bicara Terkait Kondisi Masyarakat Kalbar

Aktivis LSM Nasional Angkat Bicara Terkait Kondisi Masyarakat Kalbar

157
0

Rajawalinewstv.com|Kalbar

Terkait informasi dan pemberitaan dari beberapa media online baru baru ini yang selalu menyoroti PETI dan pekerja kayu salah satu aktivis Nasional Herman musliman dagol angkat Bicara. Menurutnya dalam situasi kondisi masyarakat sekarang kita mungkin lebih bagus bagaimana caranya memikirkan masyarakat bisa bekerja dengan nyaman dan tentunya berdasarkan pembinaan pemerintah daerah.

Dan permasalahan ini bisa kalau kita cari solusi nya sama sama,kalau kita lihat perkembangan masyarakat yang bekerja PETI yang semakin marak, ini membuktikan bahwa solusinya adalah masalah perizinan itu sendiri.sekarang yang harus kita lakukan bagaimana masyarakat bisa keluar dari dilema itu.

Disisi lain pemerintah daerah sendiri sudah beberapa kali mengajukan dan merekomdasika permohonan IUPR/WPR, namun yang di realisasikan dari pemerintah pusat cuma beberapa tempat saja, salah satunya diboyan kab. Kab kapuas Hulu.begitu juga dengan Aparat Hukum di berbagai daerah khususnya di kalbar, sudah beberap kali melakukan penertiban dan penindakan,meberikan himbauan pembinaan dan sosialisasi tentang dampak dari pekerjaan PETI, jadi menurut saya simpel saja, “Kalau pintar dibagi bagi Boleh kritik tapi beri solusi jangan sok tau sendiri itu goblok namanya.

Pemerintah sudah pusing bagaimana memutuskan mata rantai covid 19.bagaimana ekonomi masyarakat dalam situasi kondisi Covid 19 ini.ujar Herman Ketika disambangi awak media rajawali news dikediamanya selasa/20/04/2021.

Ditambahkanya saya pribadi mengajak kepada rekan rekan lembaga sosial kontrol masyarakat dan rekan media marilah kita memberikan pendapat dan solusi kepada pemerintah dan masyarakat, terkait masalah PETI dan pengrajin Kayu olahan, agar masyarakat bisa bekerja dibawa pembinaan pemerintah daerah. Sama dengan pekerja kayu olahan sekarang kita kasi arahan kepada masyarakat bagaimana mereka bisa mendapatkan alas hak status pengelolaan hutan, sehingga mereka bisa bekerja dengan nyaman dibawa pengawasan dan pembinaan pemerintah menurut saya itu yang harus kita lakukan, solusi untuk masyarakat,karna masyarakat cuma mau bekerja. Mereka bukan untuk dibinasakan.

Namun mirisnya, hingga saat ini belum terlihat adanya komitmen dan langkah kongkret yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya di beberapa Kabupaten seperti Melawi, Sintang, sekadau dan Kapuas Hulu.

Pemerintah daerah dan Aparat Hukum diminta untuk benar benar bijak dalam hal tersebut karna dampaknya akan berpotensi untuk menciptakan angka pengangguran di kalimantan Barat pungkas nya.(Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here