Rajawalinewstv.com|Ungaran Barat Jawa Tengah-Proyek Bantuan pembangunan Pengembangan objek Wisata bersumber dari Kementrian Desa di Desa kalisidi kecamatan Ungaran barat kabupaten Semarang, di duga ada indikasi Korupsi.
Bantuan Pengembangan Objek Wisata dari Kementrian Desa & PDTT Republik Indonesia tahun anggaran 2021 tersebut diduga penuh dengan rekayasa, pasalnya. satu tempat ada terpampang 3 papan anggaran dengan harga sangat pantastis.
1. Kegiatan Pembangunan jalan
( paving. Dinding penahan & Drenase dengan anggaran Rp. 130.893.000
2. Pembangunan Kedai
Dengan anggaran Rp. 306.567.000
3.Pembangunan toilet Umum
Dengan nilai anggaran Rp. 52.540.000
Menurut salah satu mandor di lapangan Mengatakan, tanah di atas pembangunan proyek objek wisata tersebut tanah milik desa (tanah kas desa atau bengkok).
“Dari 3 pagu papan Angaran tersebut memang sudah aturan dari kementerian Desa, bantuan untuk pembangunan objek wisata pak,”ungkap dia (05/10/2021)
Masih dikatakan dia, di setiap letak lokasi paket papan Angaran ada bangunan yang berbeda seperti, pembangunan Toilet, paving dinding penahan draenase dan pembangunan kedai.
Sementara kepala desa kalisidi, Diamas ketika dikonfirmasi menjelaskan hal yang sama bahwa tanah yang dirikan bangunan tersebut tanah milik bengkok.
“Terkait papan Angaran ada 3 pagu tersebut memang sudah tentukan dari kementerian, sesuai administrasi pengusulan dan perencanaan bahkan sampai pekerjaan,”ucap nya
Kami menilai Dari hasil investigasi di lapangan bantuan pembangunan objek wisata kementrian desa yang jumlah nya sangat fantastis pagu anggaran tidak sesuai pisik diduga penuh dengan rekayasa, serta di buat ajang manfaat oleh kepala desa mencari keuntungan.
Dari beberapa narasumber serta beberapa bangunan nya pun tidak memenuhi standar konsultan.
Kami berharap pemerintah daerah dan pusat agar lebih memantau setiap kegiatan bersumber dari anggaran APBN.
Serta APH kabupaten Semarang lebih jeli terkait bantuan bantuan bersumber dari dana APBD & APBN karna kabupaten Semarang banyak terjadinya indikasi penyimpangan anggaran.
Tim/Red
