Beranda Berita Terkini Di duga Banyaknya Galian C ( Pertambangan ) ilegal yang Tidak ada...

Di duga Banyaknya Galian C ( Pertambangan ) ilegal yang Tidak ada Ijin beroperasi di Kabupaten Pringsewu

429
0

Di duga Banyaknya Galian C ( Pertambangan ) ilegal yang Tidak ada Ijin beroperasi di Kabupaten Pringsewu

Pringsewu Rajawalinewstv  berdasarkan Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik Indonesia nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 25 Tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada badan kordinasi penanaman modal

Berdasarkan pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal Di Undang Undangkan dan mempunyai daya laku surat sejak 11 Desember 2020 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan menteri ESDM ketentuan Tersebut jelas bahwa galian C atau pertambangan harus memiliki ijin SIUJP ( Surat Ijin Usaha Jasa Pertambangan ) yang dikeluarkan dari kementrian.
Awak media mencoba mendatangi ke lokasi pertambangan Batu dan pasir di pekon Padang Rejo kecamatan pagelaran kabupaten Pringsewu provinsi Lampung di duga tidak mengantongi ijin karna pada saat awak media mendatangi ke lokasi 11/02/2022 Jumat langsung bertemu dengan Kordinator pertambangan menanyakan ijin.
” Saya tidak di kasih mas surat nya semua nya di rumah ungka kordinator penanggung jawab pertambangan tersebut.

Kami mencoba menanyakan legalitas ijin atas nama nya perusahaan kepada salah satu penanggung jawab di lapangan bahwa Sanya pertambangan batu dan pasir yang jelas merusak gunung yang akan mengakibatkan dampak longsor dan banjir di kelola oleh Perusahaan CV.DRILLINDO PERKASA dengan pemilik di nota surat jalan atas nama SARNO.

Dengan adanya pertambangan di duga belum mengantongi ijin kami menduga adanya permainan dinas kabupaten dan Aparatus setempat karna sampai sekarang pertambangan tersebut bebas beroprasi serasa APH tutup mata dan tertidur.

Berdasarkan kegiatan penambangan dimana pelakunya tidak memiliki izin maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang di atur dalam pasal 158 UU Pertambangan yang berbunyi.
” Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP.IPR, Atau IUPK sebagaimana di maksud dalam pasal 37 , pasal 50 ayat (3) Pasal 48 , Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau (5) di pidana dengan penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 ( sepuluh milyar)

Dengan adanya perpres dan Undang Undang apakah Kapolda Lampung berani menindak tegas pertambangan ilegal yang berada di kabupaten Pringsewu menjamur di kabupaten Pringsewu yang tidak mengantongi ijin resmi.

Kami berharap kepada DPR RI Komisi IV menindak tegas terkait penambang batu yang merubah ekosistem gunung serta memecahkan batunya dari gunung menggunakan alat peledak. Karna kami menilai adanya pembiaran oleh aparatur penegak hukum di wilayah nya. ( Tim )
Bersambung.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here